Peningkatan jumlah perokok pemula (usia 10 s/d 18 tahun) di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Pemerintah selaku pemangku kewajiban, sampai saat ini, belum mampu secara optimal melindungi hak atas kesehatan warga negaranya dari dampak buruk rokok. Belum tuntas menangani dan melakukan pengendalian produksi, konsumsi dan distribusi rokok konvensional, kini pemerintah disibukkan dengan kemunculan produk tembakau alternatif yang sering disebut e-cigarette atau rokok-elektronik.
Kehadiran rokok elektronik seperti Vape, menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Vape diklaim sebagai produk yang lebih sehat, jika dibandingkan dengan rokok konvensional. Vape, bahkan dianggap dapat berperan sebagai alat terapi untuk membantu orang berhenti merokok. Meski sudah menjadi konsumsi publik, serta dipakai oleh berbagai lapisan kalangan, ironinya Indonesia sendiri juga belum memiliki regulasi yang jelas seputar produk Vape.
“Klaim yang menyatakan bahwa Vape lebih sehat dan aman dibandingkan rokok konvensional, sebenarnya tidak tepat. Sebagian besar produk Vape memiliki unsur nikotin, sehingga memiliki efek adiktif atau candu bagi penggunanya. Karena tergolong produk adiktif, terhitung sudah 98 negara membuat regulasi produk Vape, mulai dari regulasi pemasaran, regulasi penggunaan serta regulasi periklanan, promosi dan sponsorship produk,” ujar Iswandi, perwakilan Sub Direktorat Pengawasan Produk Tembakau BPOM, ketika menjadi menjadi pembicara di kegiatan Polemik Rokok Elektronik atau Vape di Indonesia.
Vape juga dianggap berpotensi membiarkan perilaku merokok di masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan remaja Indonesia. Kehadiran Vape justru mempersulit visi pemerintah untuk mengurangi angka perokok anak yang tergolong sangat tinggi.
Ifdhal Kasim, selaku Koordinator Nasional Masyarat Sipil Untuk Pengendalian Tembakau berharap debat Pilpres ketiga pada 17 Maret 2019, menjadi momentum bagi petahana dan oposisi untuk beradu strategi dan gagasan soal kebijakan untuk mengontrol produk adiktif di masyarakat. “Sejauh ini, belum terlihat secara jelas komitmen dari kedua pasangan untuk mengontrol produk adiktif, baik rokok konvensional maupun Vape,” kata Ifdhal.
Secara lebih lanjut, Ifdhal juga menambahkan bahwa Vape dan produk tembakau alternatif lainnya, tidak berbeda dengan rokok konvensional. Oleh sebab itu, pemerintah harus membatasi bahkan melarang penggunaannya, sebagai bentuk upaya perlindungan negara terhadap hak asasi warga negaranya untuk dapat hidup sehat dan terhindar dari dampak buruk produk yang mengandung zat adiktif.
“Kontrol terhadap Vape dan produk tembakau alternatif lainnya merupakan suatu keharusan demi melindungi hak kesehatan, hak anak, hak perempuan, dan hak seseorang untuk mendapatkan udara dan lingkungan yang bersih,” katanya lebih lanjut. Ifdhal juga menekankan bahwa perilaku merokok, baik vape maupun rokok konvensional, bukan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga keberadaan produk tembakau dalam bentuk apapun harus dibatasi.
